PROBOLINGGO, Brilian-News.id,-Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mendapat kritik keras dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo.
Melalui Bupatinya, Salamul Huda, LSM LIRA menilai kebijakan tersebut menyimpan kejanggalan serius dan tercium “aroma busuk” dalam prosesnya.
Menurut Salamul Huda, langkah yang disebut sebagai “penyegaran birokrasi” itu justru sarat kepentingan dan tidak menunjukkan arah reformasi yang jelas.
Kalau yang dipindah hanya posisi tanpa memperbaiki sistem dan orientasi kerja, itu bukan penyegaran, tapi pengulangan. Birokrasi tidak butuh kursi yang berpindah, tapi visi yang berubah,” tegas Salamul Huda, Sabtu (11/10/2025).
Ia menilai Pemkab Probolinggo kembali terjebak pada pola lama — sibuk mengganti pejabat tanpa dasar evaluasi kinerja yang objektif dan transparan.
Rotasi semacam itu, kata LSM LIRA, hanya membuat roda pemerintahan berputar tanpa arah perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Kami di LSM LIRA tidak menolak mutasi, tapi publik berhak tahu alasan dan ukuran kinerja dari pejabat yang digeser. Kalau tanpa parameter yang jelas, di mana letak reformasi birokrasinya?” ujarnya.
Lebih jauh, LSM LIRA Kabupaten Probolinggo meminta Bupati agar berhati-hati dan segera mengevaluasi tim yang menangani proses mutasi pejabat, baik di lingkungan internal Pemkab maupun pihak eksternal yang ikut memengaruhi proses tersebut.
Salamul Huda mengungkap adanya indikasi kuat permainan oknum dalam tim mutasi yang diduga sengaja menyusun skema rotasi untuk menjebak bupati dengan keputusan yang tidak objektif.
LSM LIRA mencium aroma tidak sedap di balik proses mutasi ini. Ada oknum yang diduga bermain, bahkan berupaya menjebak bupati melalui usulan rotasi yang menyesatkan. Kalau ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas ASN, tapi juga integritas kepala daerah,” tegasnya.
LSM LIRA menilai, jika rotasi dilakukan tanpa dasar penilaian kinerja dan hanya menguntungkan pihak tertentu, maka itu merupakan kemunduran dalam tata kelola pemerintahan.
Oleh sebab itu, LSM LIRA mendesak Bupati untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap tim mutasi dan seluruh proses yang sudah berjalan.
Bupati harus waspada. Jangan biarkan semangat reformasi birokrasi justru dikotori oleh permainan oknum.
LSM LIRA meminta dilakukan audit terbuka dan diumumkan ke publik siapa pejabat yang berprestasi dan siapa yang hanya berpindah meja,” ujar Salamul Huda.
Menurut LSM LIRA, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di acara pelantikan, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang berani memutus rantai loyalitas semu dan kepentingan politik.
Pejabat yang dipromosikan atau dimutasi seharusnya dinilai berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas, bukan karena kedekatan atau tekanan kelompok. “Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai bergeser, tapi pemimpin yang berani berbenah.
Kalau perubahan hanya berhenti di meja pelantikan, yang lahir bukan reformasi, tapi repetisi,” tegas Bupati LSM LIRA Probolinggo itu.
LSM LIRA Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab, agar dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok.
Organisasi ini juga menyatakan siap untuk membongkar jika ditemukan bukti permainan dalam proses mutasi. LSM LIRA akan terus memantau dan mengawal kebijakan rotasi jabatan agar tidak sekadar menjadi seremonial atau alat kompromi politik.
Kalau ditemukan permainan atau penyalahgunaan wewenang, LIRA siap ungkap dan laporkan ke aparat penegak hukum,” pungkas Salamul Huda.
Tim-Redaksi
