Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah telah menjangkau 20 juta penerima dari target 82,9 juta orang. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai capaian ini menggembirakan, namun tetap perlu diiringi pengawasan ketat terhadap kualitas pangan agar tujuan program benar-benar tercapai.
BHS menyebut, MBG melibatkan 6.000 dapur di 38 provinsi. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, sebagian besar dapur dikelola oleh UMKM di bawah naungan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI). Dari sisi ekonomi, program ini mampu menyerap hampir 300 ribu tenaga kerja. “Ini pekerjaan besar yang membawa dampak positif bagi ekonomi rakyat sekaligus cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi sehat dan cerdas menghadapi bonus demografi 2036,” ujarnya di Jakarta,Senin (29/9).
Meski demikian, BHS menyoroti masih adanya persoalan distribusi. Dari total penerima, tercatat sekitar 6 ribu kasus kendala sejak Februari hingga Agustus. Ia menilai hal ini menjadi alarm agar pemerintah memperbaiki rantai pasok bahan pangan. “Produk perikanan dan pertanian kita cepat rusak karena kurangnya fasilitas pendingin. Negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam sudah menggunakan cold storage dari hulu sampai hilir, sementara kita masih pakai boks es,” jelasnya.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga kualitas pangan tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Satgas Pangan juga harus terlibat. “Ayam potong bisa membusuk hanya dalam empat jam jika tidak disimpan di freezer, ikan nelayan juga cepat tidak segar. Jadi masalahnya bukan di dapur MBG, melainkan di pasokan bahan makanan,” tegas legislator asal Jawa Timur I itu.
BHS menambahkan, perbedaan keterampilan juru masak di dapur MBG tidak boleh dijadikan alasan lemahnya kualitas. Yang lebih penting, kata dia, adalah koordinasi lintas lembaga untuk memastikan mutu dan nilai gizi. “BGN memang leading sector, tetapi Bapanas bertanggung jawab penuh atas gizi dan mutu makanan. Satgas Pangan wajib turun tangan untuk menjamin distribusi aman,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, BHS menegaskan MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan investasi masa depan bangsa. “Program ini bisa mencegah obesitas, meningkatkan kecerdasan anak, serta memperkuat daya saing SDM. Kalau kita abai, bonus demografi bisa jadi bencana. Karena itu, MBG harus dijalankan serius dengan melibatkan seluruh komponen lembaga pangan,” pungkasnya.
