Lumajang | Brilian-news.id,-Ketahanan pangan adalah suatu program, yang saat ini menjadi atensi prioritas Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto.
Desa Randuagung, kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang , kali ini menjadi sorotan Brilian-news.id atas pengelolaan ketahanan pangan hewani tahun 2022 – 2023.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak ada ketahanan pangan yang dikelola oleh desa maupun oleh masyarakat setempat.
Bersumber dari keterbukaan penggunaan anggaran Dana Desa yang di publikasikan oleh pemerintah, anggaran ketahanan pangan 2022 – 2023 sebagai berikut.
Tahun Anggaran 2022
Peningkatan produksi peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan, kandang, dll): Rp210.000.000
Tahun Anggaran 2023
Peningkatan produksi peternakan (alat produksi, pengelolaan peternakan, kandang, dll): Rp200.000.000
Pelatihan pengelolaan BUMDes (dilaksanakan oleh desa): Rp90.000.000
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll): Rp150.000.000
Saat tim melakukan konfirmasi kepada salah satu perangkat desa (JN) dirinya menjelaskan “tidak ada sapi dan kambing, dan dialokasikan ke peternakan ayam” jelasnya kepada tim media.
Namun saat kami mencoba mendatangi lokasinya, di lokasi ada 2 kandang ayam potong, namun saat kami menanyakan kepada warga “ini bukan milik desa mas , itu milik pengusaha pribadi” tegasnya. Sepertinya hewani tersebut sejenis mahkluk astral, sehingga kami tidak menemukan perwujudannya.
Berdasarkan temuan yang kami dapatkan, Pemerintah harus benar-benar jeli untuk melakukan pemantauan demi menjaga perekonomian masyarakat.
Adanya dugaan kuat ini semakin tinggi, saat kami mencoba mendatangi kepala desa, dengan tujuan ingin mengetahui (PAD) pendapatan asli daerah, terkait bumdes dan hewani tersebut, kepala desa (AH) enggan menemui kami untuk memberikan hak jawab.
Melalui pesan WA kami juga mencoba melakukan konfirmasi, namun hingga saat ini, kami menduga kepala desa lari dari tanggung jawab. Bisa jadi kepala desa sedang lari maraton.
Hingga berita ini kami tayangkan, kami Sebagai Naralapor atau media, berharap pihak terkait tidak pura-pura buta, dan kami juga berharap pemerintah bisa melakukan audit secara rinci dan terbuka sebelum mengeluarkan anggaran DD dana desa 2025.
Tinggalkan Balasan