Brilian°Bandung, 27 Maret 2025 – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Budi Mahmud Saputra, S.E., terus menunjukkan kiprah aktifnya dalam kegiatan legislasi di Komisi II DPRD Jawa Barat. Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) XV Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, ia berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari Komisi II yang membidangi perekonomian, pemerintahan, dan keuangan, Budi Mahmud Saputra berperan dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis. Sepanjang Maret 2025, ia terlibat dalam sejumlah rapat penting yang membahas isu-isu krusial, seperti alokasi anggaran daerah, transparansi pengelolaan keuangan, dan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan di Jawa Barat.
Pemerataan Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur
Salah satu agenda utama dalam pembahasan di Komisi II adalah penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur, yang masih menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Tasikmalaya.
Budi Mahmud Saputra menekankan pentingnya pemerataan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan infrastruktur yang merata, termasuk di daerah pelosok seperti Tasikmalaya, sangat penting untuk membuka akses ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai akan menciptakan dampak berantai bagi sektor lain, seperti transportasi, perdagangan, dan investasi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mendorong Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Selain infrastruktur, Budi Mahmud Saputra juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, anggaran daerah harus digunakan secara efektif untuk mendukung sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
“Setiap rupiah dalam anggaran daerah harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas dasar. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mengawal transparansi anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat menghambat pembangunan.
Mendukung Ekonomi Kreatif dan UMKM sebagai Pilar Pertumbuhan Daerah
Dalam pembahasan kebijakan ekonomi, Budi Mahmud Saputra juga mendorong agar sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat perhatian lebih dalam penyusunan kebijakan ekonomi di Jawa Barat.
Menurutnya, UMKM dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kota. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan di Komisi II dapat memberikan kemudahan akses permodalan, pelatihan usaha, serta regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Ini adalah sektor yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan
Sebagai wakil rakyat, Budi Mahmud Saputra menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada DPRD atau pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi,” tutupnya.
Dengan peran aktifnya di Komisi II DPRD Jawa Barat, Budi Mahmud Saputra berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan