Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya pada Rabu (26/3), ia berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
“Saya ingin mendengar secara langsung kendala yang dihadapi petani, nelayan, dan UMKM. Mereka adalah pilar penting dalam perekonomian daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka,” ujar Bambang Haryo.
Dalam diskusi tersebut, ia juga memaparkan program yang telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, perikanan, serta UMKM di Indonesia.
“Kami akan terus mengawal kebijakan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat,” tambahnya.
Menurut Bambang Haryo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program yang telah dirancang dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan DPRD harus diperkuat agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Anggota DPRD Sidoarjo, Supriyono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perekonomian daerah.
“Saya ingin memastikan sektor pertanian di Sidoarjo dapat berkembang dan bersinergi dengan kebijakan yang ada, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat,” ujar Supriyono.
Ia juga mengusulkan inisiatif agar produk pertanian lokal dapat lebih mudah terserap di pasar dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membeli hasil produksi petani di daerah.
“Jika pola ini diterapkan, maka perputaran uang akan tetap berada di daerah dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan