Brilian°Bandung, 21 Maret 2025 – Komisi IV DPRD Jawa Barat semakin menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur sosial dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja yang berlangsung Maret 2025, Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan perempuan menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap fasilitas sosial yang layak.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, KH. Drs. Tetep Abdulatip, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sosial harus mencakup lebih dari sekadar aspek fisik. “Kami tidak hanya berbicara tentang pembangunan gedung sekolah atau rumah sakit, tetapi juga bagaimana memastikan akses yang mudah bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil,” ujar Tetep Abdulatip. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sosial yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Prioritas pada Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu fokus utama Komisi IV adalah peningkatan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk itu, Komisi IV mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperbesar alokasi anggaran guna pembangunan dan renovasi sekolah, terutama di daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan. Dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, kita memberikan peluang yang lebih baik bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang cerah,” kata Tetep Abdulatip.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Komisi IV mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan memperbanyak fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang masih minim akses terhadap layanan medis. Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah pembangunan puskesmas dan rumah sakit tipe D di wilayah terpencil agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Peningkatan Program Sosial untuk Pemerataan Kesejahteraan
Selain pembangunan fisik, Komisi IV juga menekankan pentingnya program sosial yang tepat sasaran. Program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, peningkatan layanan kesejahteraan, serta penguatan program pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Menurut Tetep Abdulatip, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Pembangunan harus merata di seluruh sektor, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kota besar tetapi juga di pelosok Jawa Barat,” tegasnya.
Komitmen DPRD Jawa Barat dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dengan berbagai inisiatif yang tengah dirancang, Komisi IV DPRD Jawa Barat optimistis bahwa peningkatan infrastruktur sosial dan pendidikan akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kemajuan daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas,” pungkas Tetep Abdulatip.
Tinggalkan Balasan