Jakarta – Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan pujian kepada Direktur Utama RRI yang dinilai sangat responsif dalam menangani keluhan terkait masalah honorer yang muncul di berbagai daerah. Bambang menilai, tanggapan cepat dari Dirut RRI tersebut menjadi contoh yang baik dalam mengelola masalah yang menyangkut kesejahteraan tenaga honorer.
“Saya sudah menyampaikan kepada Dirut RRI untuk mengambil langkah preventif agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, dan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Isu ini sangat penting untuk diperhatikan agar hak-hak para pekerja tetap terlindungi,” jelas Bambang saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR-RI.
Bambang, yang lebih akrab disapa BHS, juga menyinggung soal masalah blokir anggaran yang sempat mengundang perhatian. Ia menyatakan bahwa permasalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan baik melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi antara pihak pemerintah dan instansi terkait.
Media Pemerintah: Pilar Penyampaian Informasi yang Akurat kepada Masyarakat
Selain itu, Bambang menilai bahwa media pemerintah, terutama RRI, memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Menurutnya, media seperti RRI dapat menjadi patokan bagi media lainnya dalam menyebarkan informasi tanpa harus bergantung pada fasilitas tambahan atau asuransi.
“Media pemerintah memiliki peran yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah. Ini sangat penting agar masyarakat dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh negara untuk kepentingan mereka,” ujar Bambang.
Mendorong UMKM untuk Lebih Memprioritaskan Produk Dalam Negeri
Bambang juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketergantungan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di industri tekstil, yang masih mengandalkan bahan baku impor dari luar negeri, terutama China.
“Saat Presiden Soeharto memimpin, ada kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat ekonomi dalam negeri,” tambahnya dalam unggahannya di akun Instagram resmi.
Bambang berharap agar kementerian terkait yang menangani sektor UMKM dapat melanjutkan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan lebih besar kepada pelaku UMKM untuk lebih mengutamakan produk lokal. Langkah ini, menurutnya, akan membantu memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Melalui perhatian terhadap masalah-masalah ini, Bambang berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh sektor.
Tinggalkan Balasan