Brilian•BANDUNG – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menangani persoalan kemacetan di Kota Bandung. Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus dalam skema metropolitan Bandung Raya.

“Penanganan kemacetan harus dilihat dalam area metropolitan Bandung Raya. Konsepnya ini gabungan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Koswara saat meninjau kolong Flyover Pasupati, Senin (3/2/2025).

Koswara menyoroti pentingnya sistem angkutan massal yang terintegrasi agar masyarakat dapat bertransportasi dengan lebih efisien. Saat ini, beberapa moda transportasi sudah tersedia, seperti komuter Rancaekek–Padalarang dan Metro Jabar Trans. Namun, diperlukan feeder atau penghubung agar konektivitas antarmoda semakin optimal.

Selain angkutan massal, Pemkot Bandung juga mendukung proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau tol dalam kota yang direncanakan mulai dibangun pada 2027. Integrasi tol dalam kota dengan angkutan massal diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Bandung.

Konservasi untuk Atasi Lahan Kritis

Selain membahas kemacetan, Koswara juga menyoroti isu lahan kritis yang banyak ditemukan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Wilayah ini memiliki peran ekologis penting dalam menjaga keseimbangan air hujan, air tanah, serta mencegah longsor.

“Lahan kritis ini terjadi karena alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi pemukiman atau pertanian tanpa izin. Kalau yang berizin, pasti sudah ada komposisi ruang hijaunya,” jelasnya.

Sebagai upaya konservasi, Pemkot Bandung telah meluncurkan program Konservasi Bandung Berkelanjutan yang mencakup penanaman pohon dan pembangunan kolam retensi.

“Sudah tiga kali kita menanam pohon pada November, Desember, dan Januari. Saya minta ini jangan hanya jadi simbol, tapi harus menjadi gerakan berkelanjutan,” tegas Koswara.**