Jakarta – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan harga LPG 3 kilogram melalui pemangkasan rantai distribusi. Namun, ia menegaskan perlunya kajian lebih mendalam guna memastikan akses masyarakat terhadap agen resmi Pertamina.

“Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan kemudahan akses LPG 3 kilogram bagi masyarakat. Sebab, hingga kini golongan menengah ke bawah dan pelaku UMKM masih sangat bergantung pada LPG tersebut karena lebih terjangkau dibandingkan LPG 12 kilogram,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, distribusi LPG 3 kilogram telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, BHS berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat mengawasi harga LPG bersubsidi agar tetap sesuai dengan regulasi.

Baca Juga :  Peringati HUT Gerindra Ke 17 Tahun, Anggota DPR-RI Bambang Haryo Serap Aspirasi Nelayan

“Saat ini, harga LPG 3 kilogram yang seharusnya sekitar Rp12.000 justru melonjak menjadi Rp22.000 hingga Rp24.000 di pasaran. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

BHS juga menyoroti tingginya harga LPG non-subsidi di Indonesia, yang mendorong masyarakat menengah untuk beralih ke LPG bersubsidi. Saat ini, LPG 12 kilogram di Indonesia dijual seharga Rp210.000 atau sekitar Rp17.500 per kilogram. Sebagai perbandingan, harga LPG di Malaysia hanya Rp6.416 per kilogram, di Thailand sekitar Rp12.000 per kilogram, dan di Vietnam Rp9.920 per kilogram.

“Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan penurunan harga LPG 12 kilogram agar lebih kompetitif. Sebagai negara penghasil gas, Indonesia seharusnya memiliki harga LPG lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,” kata BHS.

Baca Juga :  Bambang Haryo Bagikan Moment Raker Komisi VII DPR-RI Bersama Menpar RI

Ia menambahkan, Indonesia memiliki cadangan gas yang melimpah, seperti di Lapangan Maruap Sarati, Lapangan Puspa, Tuban, Kalibiru, Papua, dan Sangatta. Dengan optimalisasi pemanfaatan cadangan ini, Indonesia seharusnya dapat mencapai swasembada LPG dan mengurangi ketergantungan terhadap impor dari Amerika Serikat, Iran, Qatar, dan negara lainnya.

“Jika harga LPG non-subsidi bisa lebih murah, masyarakat kelas menengah akan beralih ke produk tersebut, mengurangi beban subsidi negara, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai 8 persen oleh Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.