Penanganan Gangguan polusi Bau oleh Perusahaan dan Regulasi yang Mengatur

Mengatasi gangguan bau akibat aktivitas industri memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan memahami regulasi yang ada dan mengetahui langkah-langkah penanganannya, diharapkan masalah gangguan bau dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi semua.

Gresik | Brilian News.id, 22 Juni 2024 – Gangguan bau yang disebabkan oleh aktivitas industri perusahaan telah menjadi masalah yang semakin sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Fenomena ini tidak hanya mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk memahami regulasi yang mengatur dan langkah-langkah penanganannya.

Regulasi yang Mengatur Gangguan Bau

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang gangguan bau yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, di antaranya:

Bacaan Lainnya

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib mengendalikan pencemaran udara termasuk bau tidak sedap.

 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Regulasi ini menetapkan baku mutu udara ambien yang harus dipatuhi oleh perusahaan, termasuk parameter bau.

3. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Beberapa daerah memiliki Perda yang secara spesifik mengatur tentang pengendalian pencemaran udara yang mencakup pengendalian bau.

Jika Anda mengalami gangguan bau yang berasal dari aktivitas perusahaan, berikut adalah beberapa link dan langkah yang dapat Anda gunakan untuk mengadukan masalah tersebut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

   – Situs resmi: [www.menlhk.go.id](https://www.menlhk.go.id/)

   – Anda dapat melaporkan keluhan lingkungan melalui sistem pengaduan online yang disediakan oleh KLHK.

2. Pemerintah Daerah:

   – Cek situs web resmi pemerintah daerah (Pemda) tempat perusahaan beroperasi. Biasanya, ada formulir pengaduan online atau kontak yang dapat dihubungi untuk melaporkan masalah lingkungan.

3. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!):

   – Situs: [www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id/)

   – Platform nasional yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden untuk mengadukan berbagai masalah, termasuk lingkungan.

4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD):

   – Setiap daerah memiliki BPLHD yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Anda dapat mencari kontak BPLHD setempat melalui situs pemerintah daerah.

5. Organisasi Non-Pemerintah (NGO):

   – Beberapa NGO yang fokus pada isu lingkungan juga menyediakan kanal untuk pengaduan masyarakat. Misalnya, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): [www.walhi.or.id](https://www.walhi.or.id/).

6. Media Sosial:

   – Media sosial sering digunakan oleh masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka secara langsung kepada pihak terkait. Anda bisa mencari akun resmi instansi pemerintah terkait dan menyampaikan keluhan Anda.

Langkah-langkah pengaduan:

1. Kumpulkan bukti seperti foto atau video yang menunjukkan gangguan bau tersebut.

2. Catat waktu dan frekuensi kejadian untuk memberikan gambaran yang jelas.

3. Isi formulir pengaduan dengan data yang lengkap dan akurat.

4. Kirim pengaduan Anda melalui kanal yang sesuai.

5. Pantau perkembangan pengaduan Anda dan ikuti instruksi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Dengan melakukan pengaduan melalui jalur yang tepat, diharapkan masalah lingkungan yang Anda hadapi dapat ditangani dengan efektif.

Adapun SOP Penanganan Gangguan Bau oleh Dinas Lingkungan Hidup, dikutip dari sumber resmi https://jdih.menlhk.go.id/produk_hukum_peraturan_detail-472.html

Untuk menangani masalah gangguan bau, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti. Berikut adalah SOP yang bersumber dari [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Udara:

1. Penerimaan Laporan

   – Masyarakat yang mengalami gangguan bau dapat melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat melalui telepon, email, atau aplikasi pengaduan.

   – Laporan harus memuat informasi yang jelas mengenai lokasi, waktu kejadian, dan deskripsi bau yang dirasakan.

2. Verifikasi Laporan

   – Petugas Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan verifikasi awal laporan untuk memastikan kelengkapan informasi.

   – Jika laporan dianggap valid, petugas akan mengatur jadwal untuk investigasi lapangan.

3. Investigasi Lapangan

   – Petugas akan mengunjungi lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengukuran dan observasi.

   – Pengukuran dilakukan menggunakan alat deteksi bau untuk menentukan tingkat pencemaran.

4. Evaluasi dan Analisis Data

   – Data hasil pengukuran di lapangan akan dianalisis untuk menentukan sumber bau dan tingkat keparahannya.

   – Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah tingkat bau melampaui baku mutu udara ambien yang ditetapkan.

5. Pemberian Peringatan dan Rekomendasi

   – Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan akan diberikan peringatan tertulis.

   – Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan rekomendasi tindakan korektif yang harus dilakukan oleh perusahaan, seperti perbaikan teknologi pengolahan limbah atau pemasangan alat penangkap bau.

6. Pemantauan dan Tindak Lanjut

   – Petugas akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan rekomendasi tindakan korektif.

   – Jika perusahaan tidak memenuhi rekomendasi dalam batas waktu yang ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau denda.

7. Sosialisasi dan Edukasi

   – Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan mengenai pentingnya pengendalian bau dan langkah-langkah yang dapat diambil.

   – Edukasi dilakukan melalui seminar, brosur, dan media sosial.

Kesimpulan

Mengatasi gangguan bau akibat aktivitas industri memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan memahami regulasi yang ada dan mengetahui langkah-langkah penanganannya, diharapkan masalah gangguan bau dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi semua.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *