Raperda RPPLH Sebagai Panduan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bandung

Brilian•BANDUNG — Ketua Pansus 7 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, S.P., menegaskan bahwa Forum Group Discussion (FGD) merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Melalui FGD, DPRD dapat mengumpulkan berbagai masukan yang berharga dalam penyusunan raperda lingkungan tersebut.

Yudi menyampaikan hal ini seusai mengikuti FGD RPPLH yang berlangsung di Hotel De Pavilijoen, Jalan Riau, Kota Bandung, pada Jumat, 15 Juni 2024. Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua Pansus 7 Asep Mahyudin, S.Ag., serta anggota pansus lainnya seperti Rendiana Awangga, Iwan Hermawan, S.E., Ak., Dang Heri Mukti, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., dan H. Riantono, S.T., M.Si.

“Harapannya, melalui FGD ini kita bisa mendapatkan berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas raperda. Mengingat RPPLH ini memiliki jangka waktu yang cukup panjang, hingga 30 tahun, maka penyusunannya harus sangat cermat,” ujar Yudi.

Bacaan Lainnya

Ia menambahkan, dengan penyusunan yang baik, raperda RPPLH diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan hidup di Kota Bandung, terutama di tengah dinamika pembangunan yang kian pesat. Harapannya, pembangunan yang dilakukan tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Yudi juga menjelaskan bahwa pendekatan terhadap lingkungan hidup berbeda di setiap kota, kabupaten, maupun provinsi. Sebagai contoh, Kota Bandung yang merupakan bagian dari provinsi besar seperti Jawa Barat, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

“Dalam diskusi tadi, kami membahas berbagai isu lokal seperti kualitas tanah, air, udara, ketersediaan air baku, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kota Bandung, misalnya, tidak memiliki danau, sehingga fokus kami pada aspek-aspek tersebut,” jelasnya.

Ia menilai bahwa Kota Bandung menghadapi tekanan berat terkait masalah lingkungan hidup, terutama dengan RTH yang baru mencapai 12 persen dan jumlah penduduk yang terus bertambah. “Maka perlu ada formulasi agar ke depannya Kota Bandung tetap layak huni, mengingat jumlah penduduk diprediksi akan mencapai 3-4 juta,” tuturnya.

Yudi menambahkan, dengan kondisi ini, penting bagi Kota Bandung untuk memastikan pembangunan tetap berkelanjutan. Sehingga, ibu kota Jawa Barat ini bisa menjadi kota yang layak huni. “Terkait RTH, selain kuantitas, kami juga menekankan kualitas. Kami menemukan beberapa area RTH yang mengalami pengerasan, secara kualitas ini kurang sesuai,” pungkasnya.**

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *