Maraknya KDRT, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat FPKS Sosialisasikan Hal Ini

Hj. Siti Muntamah, S.AP. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (doc : Istimewa)

Brilian°Jabar – Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan kekhawatiran akan potensi keretakan rumah tangga, diskriminasi, dan penderitaan fisik. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah diterapkan.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Siti Muntamah, S.A.P, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban serta mencegah dampak negatif yang lebih luas.

Dalam bab V Pasal 3 peraturan tersebut, diatur mengenai upaya pencegahan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bacaan Lainnya

Siti Muntamah menyampaikan bahwa Satgas KDRT telah dibentuk di setiap Kota/Kabupaten untuk mengatasi tindakan kekerasan pada perempuan, terutama KDRT, dengan tujuan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Siti Muntamah menegaskan bahwa penanganan KDRT sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, sebelum melibatkan pihak berwajib, keluarga perlu berkomunikasi secara internal untuk mencegah terjadinya kekerasan yang lebih lanjut.

Ia menyarankan bahwa penanganan dapat dimulai di tingkat keluarga atau lingkungan lokal sebelum melaporkan ke polisi atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam pencegahan KDRT ditekankan oleh Siti Muntamah. Ia menjelaskan bahwa mulai dari keluarga, lingkungan, PKK Pokja 1, hingga pusat pemberdayaan dan perlindungan perempuan tingkat kelurahan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya KDRT.

Dengan edukasi masyarakat tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menegaskan hak dan perlindungan perempuan, diharapkan hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. Sosialisasi Perda ini diharapkan dapat membantu mengurangi kasus kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi yang dirasakan perempuan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *