Brilian•Bandung – Dalam sebuah talk show OPSI di Radio PR FM Bandung pada Jumat (27/10/2023), Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjadi narasumber untuk membahas peran vital Aparatur Sipil Negera (ASN) dan non-ASN dalam mengakselerasikan program-program Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
Meski diakui peran penting mereka, Rizal menyampaikan bahwa masih terdapat laporan terkait pelayanan dari para abdi negara, baik ASN maupun non-ASN, yang dinilai kurang maksimal.
“Saya sering mendapat aduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tertulis. Ini sudah menjadi tugas kami, mendengarkan aspirasi masyarakat. Umumnya, aduan tersebut lebih terkait dengan kurang optimalnya pelayanan, terutama dalam hal keramahan saat melayani masyarakat,” ujar Rizal.
Rizal menekankan perlunya peningkatan terus-menerus dalam pelayanan baik oleh ASN maupun non-ASN agar berbagai program dari Pemerintah Kota Bandung dapat terus dipercepat.
“Masyarakat pada dasarnya tidak tahu perbedaan antara ASN dan non-ASN, tetapi tugas mereka adalah melayani masyarakat semaksimal mungkin. Kami berharap para ASN dan non-ASN terus meningkatkan pelayanan agar tidak ada pelayanan publik yang ‘dipingpong’, pastikan prosesnya juga dapat dipercepat baik di OPD, kecamatan, maupun kelurahan,” tambahnya.
DPRD Kota Bandung mendukung dari segi anggaran dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para ASN dan non-ASN di Kota Bandung. Rizal Khairul berharap agar para abdi negara ini dapat memanfaatkan program pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
“Kami mengalokasikan anggaran untuk pembinaan ASN dan non-ASN, jadi jangan sia-siakan. Ikuti dengan benar dan serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal menunda kewajiban karena ini harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt.,” ungkap Rizal.
Rizal juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja para ASN dan non-ASN guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bandung.
“Penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan tidak takut menyampaikan kritikan kepada Pemkot, khususnya ASN dan non-ASN. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik, dengan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tambahnya.**
