Persidangan Warga Lawan Lanud Muljono Ditunda, BPN Tidak Hadir

Suasana persidangan yang digelar di ruang sari 3

Brilian°Surabaya – Pasca penertiban rumah dinas TNI AU di Simogunung yang dilaksanakan oleh Lanud Muljono, pihak TNI AU telah melaksanakan rangkaian proses penertiban dari melakukan upaya pemutusan aliran listrik, hingga pengosongan rumah. Kini, prosesnya berlanjut ke meja hijau.

Hal ini dikarenakan warga merasa tidak terima lantaran sudah menempati rumah yang berada di Simogunung semenjak kecil, bahwasanya rumah tersebut adalah rumah dinas TNI AU Lanud Muljono.

Mengetahui hal tersebut sebagian warga yang tidak terima akibat dicabutnya meteran listrik dan diusir dari rumahnya sendiri melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor gugatan 790/Pdt.G/2022/PN Sby.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya Zulhaidir, S.H selaku kuasa hukum penggugat menjelaskan sidang kali ini adalah untuk menempuh jalur supremasi hukum, karena menurutnya ini sudah melanggar hak asasi manusia.

“Betul ini merupakan sidang pertama, usai rumah klien kami dirusak meteran listriknya, dan harus diusir dari rumahnya sendiri, bahkan kini klien kami untuk tidur saja harus mengungsi di rumah sanak saudaranya,” jelas Zulhaidir (22/9).

Dirinya menambahkan bahwa SHP N0 03 Tahun 1998 yang dimiliki oleh TNI AU adalah mengutip dari sebagian SKPT GS, yang dimiliki oleh warga Simogunung dari tahun 1994 silam.

Dalam persidangan tersebut, pihak prinsipal juga menyampaikan kepada Majelis hakim mengenai intimidasi dengan memasuki rumah tanpa izin dan pengecatan secara sepihak pada saat proses sidang gugatan perdata.

Prinsipal menyampaikan adanya intimidasi

Sidang pertama yang digelar di ruang sidang Sari 3 diketuai Majelis Hakim Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.

Dilain pihak, Danlanud Muljono menyampaikan bahwa Lanud Muljono tidak akan melaksanakan penertiban rumah dinas tanpa aturan dan dasar yang jelas.

“Kami melaksanakan penertiban sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum apapun. Sesuai dengan putusan pengadilan tingkat Kasasi menyatakan bahwa Rumdis TNI AU Simogunung merupakan hak dari Dephan Cq TNI AU. Jadi memang jelas dan inkrah bahwasanya Rumdis TNI AU Simogunung merupakan tanah dan rumah negara. Oleh karena itu, kami, melaksanakan kewajiban kami untuk menertibkan dan mengembalikan rumdis TNI AU Simogunung ini ke ranahnya, yaitu rumah dan tanah negara. Kami melaksanakan penertiban sesuai dengan Permenhan, Perpang dan Perkasau yang berlaku, jadi memang tidak asal dan semena mena dalam melakukan penertiban rumdis ini” Tegasnya.

Untuk gugatan yang dilayangkan kepada Lanud Muljono, Danlanud menambahkan” Kami akan ikuti dan melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan mempersiapkan tim untuk menghadapi gugatan yang ada”, tambahnya.

Namun sayangnya sidang kali ini harus tertunda, lantaran pihak tergugat Kementerian Pertahanan dan turut tergugat BPN tidak menghadiri persidangan tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.