RUU Kekerasan Seksual Fokus Pelanggaran Pidana, Bisa Jadi Rujukan Penegak Hukum

RUU Kekerasan Seksual Fokus Pelanggaran Pidana, Bisa Jadi Rujukan Penegak Hukum

Brilian•Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menegaskan, RUU ini disusun sebagai undang-undang tindak pidana khusus dengan fokus pelanggaran pidana kekerasan seksual. RUU ini dibuat menjadi rujuk implementasi bagi penegak hukum. Serta juga mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual.

“RUU TPKS disusun menjadi RUU tindak pidana khusus dengan pertimbangan agar lebih fokus pada pelanggaran pidana kekerasan seksual sehingga memudahkan penegak hukum dalam rujukan implementasi, namun tanpa mengabaikan pengaturan terkait pencegahan,” ujar Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Raisah Suarni, saat rapat Panja RUU TPKS, Selasa (16/11).

RUU TPKS sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU ini menjawab aspirasi masyarakat yang kesulitan memperoleh keadilan terhadap kasus kekerasan seksual, bahkan mengalami kekerasan seksual berikutnya dan stigma.

“RUU TPKS yang tadinya bernama RUU PKS ini merupakan inisiatif Baleg DPR RI untuk menjawab aspirasi masyarakat karena banyak korban KS yang kesulitan memperoleh keadilan dan malah mengalami kekerasan berikutnya bahkan stigma yang seharusnya tidak perlu mereka alami,” ujar Raisah.

Undang-Undang yang ada saat ini terbatas mengatur kekerasan seksual. Serta banyak jenis kekerasan seksual tidak dapat diproses penegak hukum. Sehingga korban sulit mengakses keadilan.

Selain itu, hukum acara yang ada tidak berpihak kepada korban. Yang terjadi justru korban menjadi trauma saat proses penyidikan dan pemeriksaan.

“Fakta empiris yang ditemukan, sering sekali terjadi viktimisasi berikutnya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, serta pembuktian yang menyulitkan korban yang sejatinya menderita dan mengalami trauma,” ujar Raisah.

RUU TPKS diharapkan menjadi payung hukum pelanggaran kekerasan seksual yang diupayakan semaksimal mungkin melindungi korban. Secara khusus RUU TPKS mengatur hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban.

“Jadi RUU ini menjadi payung hukum pelanggaran kekerasan seksual yang diupayakan semaksimal mungkin melindungi korban,” tegas Raisah pada awak media ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *