Brilian•Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyayangkan perdebatan tak produktif seputaran usulan Jusuf Kalla sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Herzaky mengatakan, munculnya pernyataan yang mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon Ketum PBNU merupakan pendapat pribadi kadernya bukan mewakili partai politik.
“Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PB NU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statemen itu merupakan pandangan pribadi saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jemaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (16/11).
Herzaky menerangkan, Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Al Fithrah Gunungpati, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ponpes ini terhubung ke Ponpes Al Fitrah Kedinding, Surabaya.
“Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat,” dia menekankan.
Herzaky mengucapkan, Partai Demokrat sendiri menghormati Khittah NU 1926 Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati. Menurutnya NU adalah jam’iyah yang dilindungi oleh karomah para Wali.
“Sekali lagi, Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian dan kebebasan setiap organisasi dalam menentukan dan memilih siapa ketua umumnya, termasuk NU, karena setiap organisasi memiliki cara dan aturannya masing-masing,” tukasnya.
Karena itu, tidak elok jika ada pihak-pihak yang masih mencoba memperkeruh suasana dengan membentur-benturkan narasi yang tidak produktif menjelang Muktamar NU di Lampung pada Desember mendatang.
Partai Demokrat, baik sebagai organisasi maupun kader-kadernya secara individu, menurut Herzaky memiliki hubungan baik dengan NU, baik ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, maupun saat partainya berada di luar pemerintahan dan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
“Bahkan, banyak dari kader Demokrat sendiri yang merupakan warga NU,” ucap Herzaky.
Kegaduhan antara Demokrat dan NU bermula saat petinggi Partai Demokrat, Syahrial Nasution menganggap sosok Jusuf Kalla layak menahkodai ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, mantan Wakil Presiden itu dapat membesarkan NU lantaran memiliki segudang pengalaman dalam memimpin organisasi.
Pernyataan itu digubris soal sejumlah tokoh NU. Salah satunya Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas yang bilang supaya Jusuf Kalla lebih baik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ketimbang Ketum PBNU.
