Menko Luhut: Kami Ambil Tindakan Tegas dan Berani Demi RI Bebas Polusi Plastik

Brilian•Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik, khususnya di laut. Pada 2018 lalu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Plastik Laut yang disertai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik Laut 2018-2025.

“Polusi plastik adalah masalah yang sangat memengaruhi bangsa kita. Kami tidak akan membiarkan krisis yang membayangi ini berlanjut. Sebaliknya, kami mengambil tindakan tegas dan berani di setiap tingkat dan lintas sektor di Indonesia untuk melakukan transformasi yang diperlukan untuk mencapai polusi plastik yang mendekati nol di Indonesia,” seru Menko Luhut pada Diskusi Panel COP-26 UNFCCC bertajuk “Scaling Up Governance and Collaborative Actions in Combating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions in Indonesia” di Glasgow, Skotlandia, ditulis Rabu (3/11).

“Peraturan Presiden tersebut telah menempatkan perjuangan melawan polusi plastik menjadi prioritas dalam agenda nasional, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang kita butuhkan sebagai pembuat kebijakan untuk mewujudkan visi ambisius ini,” tambahnya.

Guna mewujudkan rencana aksi tersebut, Menko Luhut menjabarkan bahwa pemerintah sudah mulai mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan menekankan pada ekonomi sirkular yang menempatkan peran masyarakat, pengusaha kecil, dan sektor informal sebagai aktor utama.

“Melalui pendekatan ini, pandangan terhadap pengelolaan sampah telah bergeser menjadi sumber perekonomian masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas lingkungan,” sambung Menko Luhut.

Selanjutnya, Menko Luhut juga menerangkan bahwa sungai yang tercemar juga menjadi salah satu penyebab utama polusi di laut. Untuk itu, diperlukan solusi penanganan yang terintegrasi, baik dalam penanganan sungai maupun laut.

“Terkait itu, Indonesia bersama Jerman telah meluncurkan Green Infrastructure Initiative sebagai cara inovatif untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek infrastruktur agar relevan dan ramah terhadap lingkungan dan iklim,” terangnya.

Untuk itu, intervensi teknologi juga diperlukan untuk memastikan perputaran ekonomi. Menko Luhut menerangkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap penerapan teknologi terkini untuk memanfaatkan sebanyak mungkin manfaat dari sampah menjadi energi sumber daya baru.

“Berkaitan dengan waste to energy (sampah menjadi energi), dengan bangga kami sampaikan bahwa pembangkit listrik berbahan baku sampah yang pertama telah diluncurkan di Surabaya tahun ini dengan kapasitas untuk mengkonversi 1.000 ton sampah domestik per hari menjadi listrik 10 Megawatt. Selain itu, proyek percontohan RDF Plant juga telah beroperasi sejak tahun 2020 di Kabupaten Cilacap,” jelas Menko Luhut.

Contoh untuk Dunia
Pada kesempatan itu, Menko Luhut juga menyampaikan rasa bangganya karena pemerintah bersama mitra swasta telah meluncurkan National Plastic Action Partnership (NPAP) pertama ke Indonesia. Kemitraan tersebut diharapkan mampu mendukung tujuan nasional pemerintah dalam mengurangi 70 persen polusi plastik laut pada tahun 2025 serta untuk menjadi contoh bagi seluruh dunia.

“Saya sangat optimis dengan kemitraan ini, kami telah membangun fondasi sistematis untuk memperkuat kerja kontributor individu, menghubungkan para pemimpin kunci untuk berkolaborasi dalam bidang minat bersama dan memimpin implementasi peta jalan aksi dan investasi Indonesia,” tuturnya.

Mengakhiri pidatonya, Menko Luhut menyampaikan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani sampah plastik dan polusi.

“Kita tidak bisa menunggu hanya satu pihak seperti pemerintah atau produsen yang menyelesaikannya. Dengan bergandeng tangan, kita ubah pandangan kita tentang sampah dari “nothing” menjadi “something”. Saya percaya jika kita dapat mengerjakannya bersama, kita dapat memiliki lingkungan yang lebih baik serta manfaat lain yang berharga dan dapat diukur secara ekonomi,” pungkas Menko Luhut.

Sesi panel dialog ini dimoderatori oleh Kristin Hughes dari GPAP. Turut hadir pula para narasumber, antara lain Menteri Lingkungan Denmark, Kementerian Lingkungan Jepang, Founder Minderoo Foundation, serta Gubernur Jawa Barat.