Brilian•Jakarta – Epidemiolog Griffith, Dicky Budiman mengingatkan pemerintah agar tidak terlambat melakukan pencegahan peningkatan kasus Covid-19. Termasuk antisipasi lonjakan kasus di akhir tahun 2021.

Upaya pencegahan perlu dilakukan lebih cepat sebelum mobilitas penduduk meningkat tajam. Berkaca pada situasi di Wuhan, China, lonjakan kasus Covid-19 terjadi akibat upaya pencegahan tidak dilakukan cepat.

“Wuhan itu meledaknya juga karena telat, pembatasannya sudah telat karena orang sudah banyak bergerak,” ujar Dicky kepada media ini, Jumat (29/10).

Dia menyarankan beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 saat di akhir tahun 2021. Pertama, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk mengendalikan mobilitas penduduk tidak kontraproduktif.

Jika kebijakan pembatasan mobilitas sudah keluarkan, pemerintah perlu memberikan insentif kepada masyarakat. Misalnya membuat daftar tempat liburan aman di dalam kota. Tempat liburan tersebut harus outdoor dan menerapkan protokol kesehatan.

Kedua, pemerintah harus memonitoring pergerakan dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN). Sekaligus mendorong sektor swasta untuk membuat aturan atau regulasi yang mendukung upaya pembatasan mobilitas.

“Ketiga, bicara mencegah lonjakan kasus, ini tidak single intervation. Intervensinya ya komprehensif, mulai dari 3T, 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi), vaksinasi, termasuk kita juga mengamati perilaku dari virus atau varian yang ada di Indonesia. Ini yang masih jadi PR karena terbatasnya surveillance genomic kita,” katanya.

Keempat, pemerintah harus terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dicky mencatat, saat ini vaksinasi dosis kedua atau lengkap di Indonesia masih di bawah 50 persen. Yakni baru mencapai 34,34 persen.

Kelima, pemerintah pusat dan daerah harus sejalan dalam mencegah lonjakan kasus Covid-19.

“Pejabat dari pemerintah pusat sampai daerah harus seragam dalam menyikapi kondisi ini. Karena situasi global kan sedang serius, situasi kita kan relatif aman. Jangan sampai ini jadi pemicu,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Melalui SKB ini, pemerintah menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021 untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Hasbullah menilai SKB tiga menteri ini tidak menjamin tak ada libur bersama pada akhir tahun 2021. Sebab, aturan tersebut hanya mengikat para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, bukan pegawai swasta atau pelaku usaha.

“Nah swasta lain belum tentu mengikuti itu. Sedangkan masyarakat yang usaha sendiri belum tentu mengikuti,” katanya.

Menurut Hasbullah, strategi yang bisa dijalankan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 adalah menggencarkan kampanye protokol kesehatan 3M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Di samping itu, pemerintah harus terus mempercepat vaksinasi Covid-19. Vaksinasi merupakan kunci kedua melindungi diri dari bahaya Covid-19, setelah protokol kesehatan.

“Jadi saya berharap pemerintah terus mengejar, dan juga pihak swasta dan kita semuanya punya keprihatinan. Jangan sampai situasi di bulan Juli, Agustus terjadi lagi membuat chaos semua. Kita takut, wah mengerikan sekali,” tuturnya.

“Jadi itu saja, sederhana untuk mengendalikan Covid ini. 3M, vaksin, insya Allah kans kita kena musibah, kena Covid-19 akan minimal,” tegas Hasbullah pada awak media.